ASN Lamsel Bisa Kuliah Sambil Bekerja, Pemkab Jajaki Kelas Nonreguler UIMandiri

Kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan mulai dijajaki.

Peluang tersebut dibahas dalam audiensi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, bersama jajaran Universitas Indonesia Mandiri (UIMandiri) di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (24/9/2026).

Dalam audiensi itu, UIMandiri menawarkan sejumlah program pendidikan kelas nonreguler yang dirancang bagi mahasiswa yang telah bekerja. Salah satu skema yang ditawarkan adalah pembelajaran hybrid, sehingga kegiatan perkuliahan dapat disesuaikan dengan aktivitas kedinasan.

Supriyanto mengatakan, audiensi tersebut menjadi bagian dari penjajakan peluang kerja sama di bidang pendidikan, khususnya dalam membuka akses peningkatan pengetahuan dan kompetensi ASN di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

“Ini merupakan ruang bagi para ASN yang ingin menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi, baik pada jenjang D3 maupun S1,” ujar Supriyanto.

Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, akses pendidikan yang memungkinkan ASN tetap menjalankan pekerjaan sambil melanjutkan pendidikan dinilai menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Dengan pola pembelajaran yang lebih fleksibel, peningkatan kompetensi diharapkan dapat berjalan beriringan dengan tanggung jawab kedinasan.

Sementara itu, Rektor UIMandiri, Rustono Farady Marta, menjelaskan bahwa kelas nonreguler tersedia pada sejumlah program studi, di antaranya S1 Teknik Industri, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan S1 Desain Komunikasi Visual.

Pembelajaran menggunakan sistem hybrid, dengan kegiatan daring yang didominasi pada Kamis dan Jumat setelah pukul 17.00 WIB serta Sabtu sebelum pukul 17.00 WIB.

“Kami ingin menginformasikan adanya kelas nonreguler di beberapa fakultas, seperti S1 Teknik Industri, S1 PGSD, dan S1 Desain Komunikasi Visual. Metode pembelajarannya secara hybrid,” jelas Rustono.

Ia mengatakan, S1 Teknik Industri memiliki cakupan keilmuan yang luas dan dapat diterapkan pada berbagai bidang pekerjaan maupun sektor industri, termasuk bidang yang berkaitan dengan peternakan, perikanan, serta sektor lainnya yang dikelola perangkat daerah.

Selain program sarjana, UIMandiri juga menawarkan D3 Bahasa Inggris dengan masa pendidikan tiga tahun. Program tersebut lebih menitikberatkan pada praktik agar mahasiswa memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja.

“Untuk D3 Bahasa Inggris, kami ingin membekali mahasiswa agar berani menggunakan bahasa Inggris dan mampu terhubung dengan dunia internasional,” katanya.

Rustono menyebut, kemampuan bahasa Inggris semakin dibutuhkan dalam berbagai sektor, mulai dari pariwisata, penerbangan, teknologi hingga bidang pekerjaan yang memiliki keterhubungan dengan lingkungan internasional.

Untuk kelas nonreguler D3 Bahasa Inggris, biaya pendidikan yang ditawarkan sebesar Rp900 ribu per semester atau sekitar Rp150 ribu per bulan.

Program tersebut juga tidak mewajibkan mahasiswa menyusun skripsi. Kegiatan praktik dapat disesuaikan dengan tempat kerja masing-masing sehingga proses pembelajaran diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pekerjaan.

“Ketika seseorang sudah mahir berbahasa Inggris, itu menjadi unique selling point yang dapat memperluas peluang karier. Karena itu, kemampuan bahasa Inggris tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga diterapkan secara langsung,” ujar Rustono.

Ia menambahkan, pembelajaran D3 Bahasa Inggris juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan sektor pariwisata dan penerbangan yang membutuhkan kemampuan komunikasi internasional.

Melalui audiensi tersebut, Pemkab Lampung Selatan dan UIMandiri melihat adanya peluang pengembangan kompetensi aparatur melalui akses pendidikan yang lebih fleksibel.

Namun, implementasi kerja sama maupun keikutsertaan ASN dalam program pendidikan tersebut tetap perlu menyesuaikan ketentuan kedinasan dan kebijakan yang berlaku.

Penjajakan ini sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kapasitas aparatur, tanpa harus mempertentangkan antara kewajiban menjalankan tugas pemerintahan dan kebutuhan untuk terus mengembangkan kompetensi.

“Pendidikan tinggi yang berkualitas adalah investasi terbaik untuk masa depan generasi mendatang.”